Kurikulum

Bahwa kurikulum yang dirancang oleh Program studi berdasarkan kepada visi, misi, sasaran, dan tujuan. Kurikulum dilaksanakan dan di evaluasi secara berkala untuk disesuaikan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan. Kurikulum di kembangkan berdasarkan konsentrasi yang ada yang meliputi Konsentrasi yang telah dipilih mahasiswa adalah bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, hukum administrasi Negara, hukum tata Negara, dan hukum Islam. Kurikulum program doktor terdiri dari seperangkat mata kuliah yang disusun berdasarkan lokakarya kurikulum dengan bobot keseluruhan 50 SKS. Untuk semester I dan II, mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama untuk seluruh konsentrasi, sedangkan untuk semester III mahasiswa mengambil mata kuliah sesuai dengan konsentrasi yang dipilihnya yang terdiri dari mata kuliah pilihan dan mata kuliah penunjang disertasi. Pada semester IV, mahasiwa melakukan penulisan proposal untuk ujian kualifikasi, yang tujuannya adalah untuk menguji secara komprehensif materi mata kuliah yang telah diberikan selama 2 semester. Ujian kualifikasi sangat menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan layak atau tidak untuk melanjutkan program doktor. Materi mata kuliah selalu memperhatikan aspek kemutakhiran, kebutuhan kekinian, dan kedalaman ilmu yang disajikan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.


Susunan mata kuliah dirancang untuk mencapai visi dan misi program studi, dengan memfokuskan pada semester I adalah materi yang bersifat filosofis dan teoretik serta metodologik sedangkan pada semester berikutnya adalah untuk pengembangan keilmuan hukum dan memperluas cakrawala serta antisipasi kompleksitas masalah hukum di masa mendatang. Dengan demikian, kurikulum yang disajikan dapat terintegrasi satu dengan lainnya dengan baik dan bersifat koheren untuk menjamin visi, misi, sasaran, dan tujuan. Seluruh kompetensi dan keterampilan yang disajikan dalam muatan mata kuliah diberikan secara seimbang dalam bobot SKS.
Isi dan deskripsi singkat setiap mata kuliah program doktor ilmu hukum USU adalah :

  • Filsafat Ilmu Hukum
    Filsafat ilmu hukum membahas aspek ontologik, epistemologik, dan aksiologik hukum. Dalam kajian ini juga dilihat posisi ilmu hukum dan filsafat hukum dalam disiplin hukum
  • Teori Ilmu Hukum
    Teori Ilmu Hukum merupakan kelanjutan dan pendalaman dari teori hukum, pemahaman azas-azas dan ilmu hukum. Hukum merupakan satu sistem dan teori ini akan memberi bahan dasar atau dukungan bagi praktek hukum. Teori dan praktek hukum merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
  • Metodologi Penelitian Ilmu Hukum
    Tinjauan umum penelitian ilmiah, klasifikasi penelitian hukum, jenis-jenis data dan sumbernya langkah-langkah penelitian hukum, tipe-tipe perencanaan penelitian, usul penelitian, penyusunan rencana penelitian hukum, alat-alat pengumpulan data, tata cara penerapan sampling, pengolahan analisis data, konstruksi data.
  • Metodologi Penulisan Disertasi
    Pengertian disertasi, cara penulisan dan materi yang perlu disampaikan dalam suatu disertasi, yang meliputi latar belakang, tujuan penelitian, hipodisertasi (kalau ada), kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, bahan metode penelitian hasil penelitian dan pembahasa kesimpulan dan saran, tatacara mengutip dan menulis kepustakaan.
  • Hukum dan Globalisasi
    Mata kuliah ini mendeskripsikan dimensi-dimensi global pada perkembangan hubungan antar bangsa di berbagai bidang secara umum yakni politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam, dengan dukungan kemajuan IPTEK dan ketersediaan sarana-sarana komunikasi.
    6. Hukum Transaksi Bisnis Internasional
    Membahas tentang syarat-syarat kontrak yang berbasis internasional, force majeur dalam kontrak, klausula baku dalam kontrak, Hukum Transaksi Bisnis Internasional dan Globalisasi, Incoterm, L/C, pengangkutan, Asuransi, Penyelesaian Perselisihan, WTO, APEC, AFTA.
  • Reorganisasi Perusahaan
    Mempelajari hukum Perseroan Terbatas, Organ-organ Perseroan terbatas yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, Hubungan Organisasi antara Organ-organ dan Fungsional Perseroan Terbatas, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam hukum Perseroan Terbatas yang membahas tentang Hak derivatif, Hak Penawaran Atas Saham Yang dikeluarkan, Hak menurut Pembelian Saham Untuk Perseroan dengan harga yang wajar.
  • Hukum Kontrak Bisnis
    Membahas tentang kontrak Bisnis, saham minoritas di PT, Kontrak menurut Pasal 1320 & 1338 KUHPerdata, Prestasi & Wan Prestasi dalam kontrak, Doktrin-doktrin dalam kontrak, Anatomi membedah kontrak, Tatacara pembayaran dalam kontrak Internasional, Pilihan hukum atau Choice of Law dalam kontrak, Pengenalan ADR, Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase.
  • Hukum Perbankan
    Mempelajari tentang Fungsi Bank, Bank dan Pembangunan, Sistem Perbankan, Pengawasan Bank, Money Laundering, Kredit Macet, Kesehatan Usaha Bank, Kejahatan Perbankan dan Kesehatan Bank, Transaksi Mencurigakan.
  • Hukum Islam di Indonesia
    Menguraikan tentang fiqh, syariat dan qodho’, periodesasi hukum islam di Indonesia dari sejak islam masuk ke Indonesia, dasar mendirikan peradilan, perkembangan hukum islam sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, peradilan agama RI setelah lahirnya UU No. 7 tahun 1989, peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung, Hukum islam setelah kemerdekaan 1945-1974 masa kemerdekaan 1974-1994 dan sampai sekarang, pengaruh hukum islam dalam perundang-undangan nasional RI, pendidikan syari’ah dalammengisi kebutuhan hukum nasional, pembatalan azas-azas hukum waris islam, aspek-aspek religius dalam perundang-undangan RI, hukum islam dalam UUD di Indonesia, latar belakang, tujuan, dan prospek UUPA, UUD zakat, UUD waqaf, dan mengenai UUD haji.
  • Pembaharuan Hukum Pidana
    Tentang komponen-komponen yang perlu diperbaharui, azas legalitas, sejarah dan tujuannya, kriminalistik, azas umum dalam praktek hukum pidana, azas proposionalitas, azas personalitas, azas publisitas dan subsidivitas, penegakkan hukum pidana, aliran juridi normatif dan juridis sosiologis, reformasi hukum pidana, kepenjaraan, pendapat tentang hukum penjara, Konsep Rupert Cross, Konsep Donald Black (sosial justie), RUU KUHP pasal 82 dan pasal 255. Mata kuliah ini akan meninjau berbagai konsep dan teori yang perlu dipahami dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Akan dibahas pula perubahan atau pembaharuan yang telah terjadi, baik melalui yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan dan dimana perlu akan dikaitkan dengan perubahan di luar negeri.
  • Sistem Peradilan Pidana
    Membahas mengenai sistem dan acara pidana, wawasan penegak hukum, keadilan yang dipertanyakan, pertanggungjawaban, hukum itu untuk apa, ketetapan hukum yang tersurat dan tersirat, pertimbangan psikologis, praduga bersalah dan praduga tidak bersalah. Proses peradilan pidana ialah proses yang dialami oleh seorang pelanggar hukum sejak dia menjadi tersangka sampai selesainya menjadi terpidana, kesatuan pekerjaan dan kewenangan dari badan–badan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan untuk mencapai tujuan proses tersebut dinamakan Sistem Peradilan Pidana. Melalui mata kuliah ini ingin diteropong bagaimana jalannya proses tersebut dan permasalahan apa yang dihadapinya. Pemahanan tentang jalannya proses ini antara lain akan mempergunakan dua model dari Herbert Packer, yaitu Crime Control Model dan Due-Process Model. Dalam pendekatan akan lebih ditekankan kepada aspek-aspek kriminologinya.
  • Tindak Pidana Korporasi
    Membahas mengenai pengertian dan perkembangan korporasi, WCC, Korporasi subjek hukum pidana dan kaitannya dengan kriminologi, kasus-kasus Love Canal Minamata, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi, Strict Liability, Tindak Pidana Korporasi dalam bidang Idiologi Negara, Tindak Pidana Korporasi Ekonomi Sosial budaya, Kriminal Policy dan Penal Policy, Tindak Pidana Korporasi azas retroaktif dan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Korporasi pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi ayat 31-99, Tanggungjawab Korporasi pasal 20 ayat 1 dan 2, UU Tindak Pidana Korupsi 31/99 pasal 20 ayat 2 dan 7 pasal 28, UU No. 2/201 tentang grafitasi.
  • Psikologi Kriminil
    Membahas mengenai politik sosial dan varitasnya dengan kebijakan kriminal, kebijakan hukum dengan kaitannya dengan kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dan kaitannya dengan kebijakan kriminal, aspek hukum azasi manusia dengan kekuasaan dalam penegakan hukum, aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan, beberapa pendapat tentang keterbatasan kemampuan hukum pidana, situasi kriminal dan kejahatan, kepolisian dalam prespektif kebijakan kriminal, beberapa asas melawan hukum materil dalam tindak pidana, kebijakan pidana dalam asas legalitas dan restro aktif, kebijakan penal dan non penal.
  • Reformasi Konstitusi
    Dengan memanfaatkan pemahaman mengenai teori-teori hukum sebagai basic knowledges (pengetahuan dasar), melalui mata kuliah ini dikembangkan pengertian konstitusionalisme dalam makna luas, yang meliputi pola pikir mengenai hakekat dan peranan konstitusi, latar belakang lahirnya ide berkonstitusi di dunia, masuknya konstitusionalisme ke dalam UUD di berbagai negara, lahirnya piagam-piagam mengenai hak-hak dan kewajiban asasi, makin pudarnya absolutisme di dunia dan penerapan konstitusionalisme melalui pembentukan peraturan-peraturan organik (law making) dan pelaksanaannya dalam praktek pemerintahan (law enforcement).
    Juga secara comparative, disajikan pengaruh pandangan hidup (levensbeschouwing) terhadap konstitusionalisme di berbagai negara, sehingga timbul perbedaan persepsi dan penilaian di antara bangsa-bangsa bernegara, mengenai hakekat konstitusi dan hak-hak asasi.
  • Sistem Politik Indonesia
    Sistem politik dideskripsikan sebagai tatanan kehidupan bernegara, meliputi kehidupan politik (political life) yang berlangsung di infra dan supra struktur, realisasinya melalui orsospol yang eksis dan lembaga-lembaga negara di pusat dan daerah. Sistem nilai Pancasila, ketentuan-ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 dan peranan GBHN sebagai induk sistem management kehidupan nasional, yang menentukan arah perkembangan dan pembangunan dan kecenderungan-kecenderungan (tendensi) yang berkembang dalam masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran sebagai bangsa yang punya sistem politik sendiri.
  • Hak Asasi Manusia
    Konseptualisasi Hak Asasi Manusia, hak Asasi Manusia di Indonesia, Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia, Perbandingan Jaminan Konstitusi dengan negara-negara Asia.
  • Hukum Tata Ruang
    Membahas mengenai pengertian Arti tata ruang dalam hukum, kaitannya dengan peraturan pada dinas-dinas terkait.
  • Kapita Selekta Hukum Kepailitan
    Membahas tentang pentingnya hukum kepailitan, perkembangan hukum kepailitan sejak Zaman Kolonial Belanda sampai terjadinya krisis moneter di Indonesia, perubahan-perubahan dalam UU Kepailitan, syarat mengajukan permohonan pailit, akibat hukum kepailitan, Hak-Hak kreditor dalam kepailitan, Actio Pauliana, Perdamaian dalam kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Reorganisasi Perusahaan. Juga tentang overview hukum kepailitan, pengertian pailit, syarat pailit, akibat pailit, PKPU, accord, berakhirnya kepailitan, reorganisasi perusahaan, kreditor separatis, actio pauliana, analisis kasus, restruktusasi, tanggungjawab direktur.
  • Hukum Persaingan Usaha
    Membahas tentang sejarah perkembagan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sejak sebelum diundangkannya Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dibahas juga mengenai substansi persaingan dari sudut pandang ekonomi dan substansi larangan yang diatur dalma undang-undang. Demikian juga mengenai problematik penegakan hukumnya melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sampai dengan proses keberatan di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung serta analisis kasus-kasus yang telah diputus oleh KPPU.