Penelitian

No. Nama Dosen Agenda Penelitian Judul Penelitian Keterlibatan dengan Jaringan Penelitian*
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS 2011
  1. Peranan Badan Amil Zakat Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Utara
  1. Aspek Keperdataan Atas Sikap Pengadilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terkenal (Berdasarkan Studi Pada Putusan Pengadilan Niaga Medan)

Nasional

Nasional

2 Dr. M. Hamdan, SH, MH 2011 Ketentuan Alasan Pengecualian Hukuman Dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional
3 Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS 2011 Aspek Keperdataan Terhadap Perlindungan Hukum Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Perjanjian Kerja (Studi Pada CV. Aneka Usaha Cabang Medan) Nasional
4 Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 2011 Status Hubungan dan kerjasama Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Menurut Hukum Internasional Nasional
5 Prof.Dr. Sunarmi, SH.,M.Hum 2012
  1. Konflik Pertanahan di Provinsi Riau : Akar Permasalahan dan Alternatif Penyelesaiannya
  1. Asas Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah : Study Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kota Pekanbaru
  1. Kearifan Masyarakat Adat Petalangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Pelalawan
Nasional
6

Prof.Dr. Ningrum N. Sirait,SH.,MLI

2012

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Peradilan

Nasional
7 Dr. Faisal Akbar Nasution, SH.,M.Hum 2012
  1. Penelitian/Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara
  1. Penelitian/Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Nasional

Nasional

8 Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS 2013 Penerapan Jual Beli Murabah Dalam Bank Syariah (Riset Bank Syariah Mandiri Cabang Kesawan Medan) Nasional
9 Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum 2013
  1. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Medan Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar
  1. Peranan Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
  1. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Kekerasan Pada ank Di Sumatera Utara

Nasional

Nasional

Nasional

10 Dr. M. Hamdan, SH, M.Hum 2013 Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang mengatur Hukum Yang Hidup Dalam NasionalMasyarakat dan Implementasinya Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Di Medan Nasional
11 Prof.Dr. Sunarmi, SH.,M.Hum 2013
  1. Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Riau
  1. Corporate Social Responsibility Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Di Indonesia
Nasional
12 Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum 2013
  1. Penelitian/Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu tentang Pengelolaan Sampah
  1. Penelitian/Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu tentang Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan

Nasional

Nasional

13 Prof. Dr. Suwarto, SH, M.H 2013 Pola Dan Model Penyelesaian Sengketa Oleh Kepala Penghhulu Nagori Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Kasus Di Nagori-Nagori Kec. Tanah jawa Kab. Simalungun) Nasional
14 Prof. Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum

2013

Fungsi Dokumen Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang (Kargo) Pada Angkutan Udara Niaga Domestik dan Internasional di Medan

Nasional

15 Prof.Dr. M. Yamin Lubis, SH.,MS,M.Kn 2013

Kepemilikan Properti di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing

 
16

Prof.Dr. Tan Kamello,SH.,MS

2014
  1. Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif
  1. Contract Law Perspective Mapping to Quality Characteristic of the Government Procurement in Indonesia : Doubt on the Practice of Corruption, Administrative or Civil Violation

Nasional

Internasional

17 Prof.Dr. Syafruddin Kalo, SH.,M.Hum 2014 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian Uang Nasional
18

Prof.Dr. Ningrum N. Sirait,SH.,MLI

2014 Kekuatan Mengingkat Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis yang Menyampingkan  Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata Nasional
19 Prof.Dr. Alvi Syahrin, SH.,MS 2014
  1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kegiatan Mengedarkan Produk Segar Hortikultura Impor Yang Tidak Sesuai Dengan  Standar Mutu Dan/Atau Keamanan Pangan Menurut UU No.13 Tahun 2013 Tentang Hortikultura
  1. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Nasional

Nasional

20 Prof.Dr.Bismar Nasution, SH.,MH 2014 Penelitian Putusan-Putusan Pengadilan Terkait Pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia Nasional
21 Dr. M. Hamdan, SH, M.Hum 2014 Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kajian Disparitis Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Nasional
22 Prof. Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum 2014 Mekanisme Penyaluran Benih Kelapa Sawit Melalui Perjanjian Waralaba dan Aspek-Aspek Perlindungan Hukumnya (Studi Pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Nasional
23 Prof.Dr. Madiasa Ablisar,SH.,MH 2014 Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nasional
24 Dr. Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum 2014 Eksistensi Hukum Adat Pada Pelaksanaan Pemerintahan Desa Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Empirik di Desa-Desa Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara Nasional
25 Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 2014 Eksistensi Kepolisisan perairan Polda Dalam Pelaksanaan Harkamtibnas dan Gakkum di Wilayah Hukum Polda, 2014 Nasional
26 Dr. Faisal Akbar Nasution, SH, M.Hum 2014 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dan Asset Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nasional
27 Prof.Dr. M. Solly Lubis, SH 2015 Strategi Pendisiplinan Kembali Untuk Menanggulangi Kesemrawutan  Dalam Kehidupan Nasional Dewasa Ini Nasional
28

Prof.Dr. Budiman Ginting,SH.,M.Hum

2015
  1. Akibat Hukum Pembelian Saham Perusahaan Bukan Penanaman Modal Asing Oleh Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing
  1. Asymmetric Decentralization Aceh : Governor Consultion and Consideration Context on Central Government Administrative Policy

Nasional

Internasional

29 Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 2015
  1. Handling People Smuggling in Indonesia Sea Territory

 

  1. Empowering Arbitration for Resolving Environmental Disputes.

 

  1. Conflict Setting Between Zakat as a Deducation of Income Tax (taxes Credit) and Zakat as Deducation of Taxable Income (taxes Deductable) (A Research in Aceh Provinsi, Indonesia)

 

  1. Analisis Juridis tentang Perdagangan Orang di Indonesia

 

  1. Independent Candidate in Regional Head Election in Indonesia

Internasional

Internasional

Internasional

Nasional

Internasional

30

Prof.Dr. Alvi Syahrin, SH.,MS

2015
  1. Sanksi Tindakan Sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu Dan Pelaku Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana
  1. Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang  No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang  No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Nasional
31 Dr. Edy Ikhsan, SH.,MA 2015
  1. Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli
  1. Struktur Normatif Pendudukan Lahan: Belajar dari Gerakan Rakyat Penunggu di Sumatera Utara
  1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Nasional

Nasional

32 Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI 2015
  1. Penelitian untuk Metodologi Penilaian Indeks Persepsi Publik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) – 2015
  1. Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Cv (Commanditaire Vennootschap) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  1. Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Berwibawa dan Bermartabat

Nasional

Nasional

33 Dr. Faisal Akbar Nasution, SH.,M.Hum 2015 Penelitian tentang Penentuan Calon Ibu Kota Calon Provinsi Sumatera Tenggara di Kota Padang Sidempuan, tahun 2015 Nasional
34 Prof.Dr. Madiasa Ablisar,SH.,MH 2015 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah Nasional
35 Prof.Dr.Bismar Nasution, SH.,MH 2015 Corporate Governance for Employee’s Welfare Internasional
36 Prof.Dr. Ediwarman,SH.,M.Hum 2015
  1. Strengthening Criminal Policy to Create Justice-based Legal Certainty for Suspect in Corruption Case
  1. Creating Legal Certainty and Justice in Avoiding Legal Pradox in Criminal Law Enforcement in Indonesia

Internasional

Internasional

37 Prof.Dr. M. Yamin Lubis, SH.,CN.,M.Hum 2015 Plantation Land Dispute in The Area of State-Owned Companies : Determining Priority Action for Quality Improvement in North Sumatra Internasional
38 Prof.Dr. Tan Kamello, SH.,MS 2015 The Principle of Legal Accoutability of Local Company in Indonesian Legal System Internasional
39 Dr. OK. Saidin, SH.,M.Hum 2015
  1. Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law : The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology
  1. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli (Studi Awal Hilangnya Hak-Hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat)
  1. The Choice of Foreign Legal Tranplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law : Between Standardization and Coagulation
  1. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Buku PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
  1. Dinamika Sejarah Pilihan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Buku Thafa Media, Yogyakarta

Internasional

Nasional

Internasional

40 Prof.Dr. Hasballah Thaib, SH.,MA 2015 Conflict Setting Between Zakat as a Deducation of Income Tax (taxes Credit) and Zakat as Deducation of Taxable Income (taxes Deductable) (A Research in Aceh Provinsi, Indonesia) Internasional
41 Prof.Dr.Bismar Nasution, SH.,MH 2016
  1. Peranan Negara dalam Pelaksanaan Pertanggungan Wajib Kepada Masyarakat Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan Terkait Dengan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  1. Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
Nasional
42 Dr. M. Hamdan SH.,M.H 2016 Persepsi Masyarakat tentang Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (2016) Nasional
43

Prof.Dr. Tan Kamello, SH.,MS

2016
  1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam
  1. Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Nasional
44 Prof.Dr. Alvi Syahrin, SH.,MS 2016
  1. Perzinahan Dalam Presfektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia
  2. Law Creates Happiness (English Version), (Buku Lulu Press)
  3. Environmental Law (English Version), (Buku Lulu Press)
  4. Criminal Law, (Buku Lulu Press)
Nasional
45 Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum 2016 Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Buku Genta Publishing